SIUJK

SIUJK

Sebelumnya mungkin ada yang belum tahu apa aitu SIUJK?

SIUJK merupakan singkatan dari Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi, setiap pelaku usaha yang bergerak di bidang konstruksi wajib memiliki SIUJK. SIUJK sendiri menjadi bukti bahwa perusahaan kita layak dan dianggap mampu untuk mengerjakan proyek yang sesuai dengan kualifikasi perusahaan nya.

Perlu diketahui bahwa kualifikasi ini sengaja di buat agar tidak terjadi kesalahan dalam anggaran dasar perusahaan (ADP). Oleh karena itu LPJK telah membagi kualifikasi perusahaan agar sesuai dengan kualifikasi proyek, diantaranya :

  1. K1, K2, K3
  2. M1, M2
  3. B1, B2

Untuk kualifikasi K1, K2 perusahaan harus Sudah berbentuk CV, Sedangkan K3, M1, M2, B1 dan B2 harus sudah berbentuk PT. Sedangkan untuk penanaman modal asing (PMA) harus masuk langsung ke kualifikasi B2

Menurut peraturan pemerintah SIUJK dibagi menjadi 3 jenis, diantaranya:

1.IUJK Nasional

IUJK ini digunakan untuk melakukan usaha atau jasa di bidang konstruksi. Sertifikasi ini dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten atau kota yang sesuai dengan domisili.

2.IUJK PMA

IUJK ini digunakan untuk para BUJK PMA untuk melakukan jasa konstruksi di Indonesia. Sertifikasi ini dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

3.IUJK BUJKA

Izin perwakilan yang diberikan oleh pemerintah untuk melakukan kegiatan jasa konstruksi di Indonesia. Sertifikasi ini dikeluarkan oleh Kementerian Pekerjan Umum

Untuk mengurus Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) diperlukan beberapa syarat yang harus di lengkapi, diantaranya :

Syarat yang diperlukan untuk mengurus SIUJK

  1. Surat Permohonan, formulir isian dan pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen & data diatas kertas Kop perusahaan dan bermaterai sesuai peraturan berlaku
  2. Identitas Pemohon/Penanggung Jawab
  • WNI : Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan NPWP

Identitas Badan Hukum / Badan Usaha

  • Akta pendirian dan perubahan (Kantor Pusat dan Kantor Cabang, jika ada) (Fotokopi)
  • SK pengesahan pendirian dan perubahan (Fotokopi) yang dikeluarkan oleh :
  • Kemenkumham, jika PT dan Yayasan
  • Kementrian, jika Koperasi
  • Pengadilan Negeri, jika CV
  • NPWP Badan Hukum (Fotokopi)

3. Jika dikuasakan

Surat kuasa diatas kertas bermaterai sesuai peraturan berlaku dan KTP orang yang diberi kuasa

4. Bukti Kepemilikan Tanah

Jika milik pribadi

  • Sertifikat Hak Milik (SHM) / Akte Waris / Akte Hibah / Akte Jual Beli (AJB) (Fotokopi)

5. Nomor Induk Berusaha (NIB)

Data Teknis :

  • Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang diterbitkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) (Fotokopi)
  • Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan Tenaga (SKT) (Fotokopi), untuk badan usaha dengan kualifikasi K1, K2, K3 Cukup melampirkan 1 SKT/SKA, untuk kulifikasi M1, M2, B, B1, B2 melampirkan SKA (bagian belakang ditandatangani yang bersangkutan) Sesuai dengan sub bidang yang tertera di Sertifikat Badan Usaha (SBU)
  • Foto kantor perusahaan (papan nama atau plang perusahaan, foto kantor tampak depan, ruang kerja, dan ruang rapat) dicetak berwarna 1 (satu) lembar

6. Foto Direktur/Penanggung Jawab Perusahaan

7. Izin Usaha Jasa Konstruksi terdahulu (Asli dan Fotokopi)

8. Bukti pembayaran pajak penghasilan (PPh) atas kontrak badan usaha

Untuk keterangan lebih lanjut, silahkan menghubungi kami atau tinggalkan pesan

Tinggalkan Balasan

Alamat email anda tidak akan dipublikasikan. Required fields are marked *

Open chat
1
Hubungi Kami
Selamat datang di Mitra Perijinan.
Ada yang bisa kami bantu ?