UPDATE SIUJK

UPDATE PERMOHONAN LSBU

Bicara tentang masalah transisi yang dilakukan LPJK dalam memberikan layanan Sertifikat Badan Usaha (SBU), pada tanggal 3 Desember 2021 LPJK telah berlakukan pengakhiran masa transisi untuk pelayanan Sertifikat Badan Usaha (SBU) dan Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK-K). Berakhirnya Penyelenggaraan Sertifikasi pada Masa Transisi ditandai dengan terbitnya Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 21/SE/M/2021 tentang Tata Cara Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha, Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi, dan Pemberlakuan Sertifikat Badan Usaha Serta Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi, dimana menjadi landasan teknis bagi LSBU dan LSP jasa konstruksi dalam melaksanakan operasionalisasi tugas dan fungsinya.

Permohonan SBU dan SKK selanjutnya akan dilayani oleh LSBU dan LSP melalui sistem OSS-RBA yang sudah terhubung ke Sistem Informasi Jasa Konstruksi Terintegrasi (SIJK T) serta portal perizinan Kementerian PUPR untuk pemenuhan persyaratan.

Setelah pengakhiran masa transisi berakhir, masih terdapat permohonan SBU dan SKK-K yang sedang berproses di LPJK sehingga belum dapat diterbitkan sertifikatnya, khususnya untuk permohonan perpanjangan serta untuk kebutuhan pelaksanaan proses tender/seleksi barang/jasa TA 2022 yang saat ini sedang dan akan berlangsung diperlukan proses validasi terhadap masa berlaku dari SBU dan SKK-K yang disampaikan oleh penyedia jasa. Sehubungan dengan hal – hal tersebut terdapat pemberlakuan Sertifikat Badan Usaha (SBU) dan Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi (SKK-K) setelah Masa Transisi berakhir.

Maka diterbitkan surat Menteri PUPR yang ditandatangani oleh Direktur Jendral Bina Konstruksi Nomor: BK0301-Mn/2289 tentang Pemberlakuan Sertifikat Badan Usaha (SBU) dan Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi (SKK-K) Setelah Masa Transisi tanggal 27 Desember 2021. Dan juga surat Nomor BK0301-Mn/2290 tentang tindak lanjut Sertifikat Badan Usaha (SBU) dan Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi (SKK-K) Setelah Masa Transisi.

Menindaklanjuti kedua surat tersebut LPJK merespon dengan mengeluarkan surat Nomor BK 0401-Lk/1319 yang di dalamnya terdapat beberapa poin keputusan antara lain:

  1. SBU dan SKK-K yang sedang dalam proses perpanjangan dan/atau perubahan oleh LPJK yang dinyatakan masih berlaku hingga 31 Juli 2022 merupakan permohonan sertifikasi untuk perpanjangan dan/atau perubahan yang tertayang pada SIKI LPJK; dan
  2. SBU dan SKK-K yang sedang dalam proses perpanjangan dan/atau perubahan oleh LSBU dan LSP dinyatakan masih berlaku hingga 31 Juli 2022 dengan kriteria telah memenuhi persyaratan dokumen secara lengkap dan dibuktikan dengan surat perjanjian sertifikasi.
  3. Permohonan validasi kepada LPJK dapat melalui Sekretariat LPJK (sekretariatlpjk@pu.go.id)

Keabsahan SBU dan SKK-K dapat dilakukan dengan pindai/scan QR Code yang memuat nomor pencatatan SBU dan SKK melalui Aplikasi LPJK Scanner (hingga 31 Desember 2021) dan Aplikasi Jakontrust mulai 1 Januari 2021

Kode Subklasifikasi terbaru menurut Undang-undang No. 11 Tahun 2021, dan  Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021.

SUBKLASIFIKASIKODE SUBKLASIFIKASIKBLI
Jasa arsitektural bangunan gedung hunian dan non hunian. AR00171101
Jasa Arsitektural Lainnya; AR00271101
 Jasa Desain Interior pada bangunan Gedung dan bangungan sipil. AR003  74120
 Jasa Rekayasa konstruksi bangunan Gedung hunian dan non hunian. RK001  71102
 Jasa rekayasa pekerjaan teknik sipil dan sumber daya air. RK002  71102
Jasa rekayasa pekerjaan teknik sipil transportasi. RK00371102
Jasa rekayasa pekerjaan mekanikal dalam bangunan RK00471102
Jasa rekayasa lainnya. RK00571102
Jasa pengembangan pemanfaatan ruang AL001  71101
Jasa pengembangan wilayah AL00271101
Jasa pengembangan perkotaan AL003  71101
Jasa pengembangan lingkungan bangunan dan lanskap AL004  71101
Jasa pembuatan prospektus geologi dan geofisika IT001  71102
Jasa konsultansi ilmiah dan teknis bawah tanah IT002  71102
Jasa konsultansi ilmiah dan teknis permukaan tanah dan pembuatan peta IT003  71102
Jasa pengujian dan analisis teknis komposisi dan tingkat kemurnian AT002  71102
Jasa pengujian dan analisis teknis parameter fisikal AT004  71202
Jasa commissioning proses industrial AT007  71206
Jasa pelayanan studi investasi infrastruktur RT001  70209
Jasa rekayasa konstruksi pembangkit jaringan transimisi, gardu, induk, dan distribusi tenaga listrik RT002  71102
Jasa rekayasa proses industrial, produksi, dan fasilitas produksi RT003  71102
Konstruksi Gedung hunian BG00141011
Konstruksi Gedung perkantoran BG002  41012
Konstruksi Gedung industry BG00341013
Konstruksi Gedung perbelanjaan BG004  41014
Konstruksi Gedung Kesehatan BG00541015
Konstruksi Gedung pendidikan BG00641016
Konstruksi Gedung penginapan BG007  41017
Konstruksi Gedung tempat hiburan dan olahraga BG008  41018
Konstruksi Gedung lainnya BG00941019
Konstruksi bangunan sipil jalan BS001  42101
Bangunan sipil jembatan, jalan layang, fly over, dan underpass BS002  42102
Konstruksi jalan rel BS00342103
Konstruksi jaringan irigasi dan drainase BS004  42201
Konstruksi bangunan sipil pengolahan air bersih BS005  42202
Konstruksi bangunan sipil prasarana dan sarana sistem pengolahan limbah padar, cair, dan gas. BS006    42203
Konstruksi sentral telekomunikasi BS00942206
Konstruksi bangunan prasarana sumber daya air BS010  42911
Konstruksi bangunan pelabuhan bukan perikanan BS011  42912
Konstruksi bangunan Pelabuhan perikanan BS012  42913
Konstruksi bangunan sipil minyak dan gas bumi BS013  42915
Konstruksi bangunan sipil fasilitas olahraga BS016  42918
Instalasi Mekanikal IN00143291
Instalasi peralatan infrastruktur pertambangan dan manufaktur IN003  43299
Instalasi minyak dan gas IN00443223
Instalasi konstruksi navigasi laut, sungai, dan udara IN005  43214
Instalasi saluran air (plumbing) IN00743221
Instalasi pendingin dan ventilasi udara IN008  43224
Instalasi sinyal dan rambu-rambu jalan raya IN011  43216
Instalasi sinyal dan telekomunikasi kereta api IN012  43215
Pekerjaan konstruksi prapabrikasi bangunan Gedung KP001  41020
Pekerjaan konstruksi prapabrikasi bangunan sipil KP002  42930
Pembongkaran bangunan PL00143110
Penyiapan lahan konstruksi PL00343120
Pekerjaan tanah PL00443120
Pembuatan/pengeboran sumur air tanah PL005  42207
Survei penyeledikan lapangan PL00743120
Pemasangan perancah (steiger) PL008  43902
Pondasi konstruksi KK00143901
Pekerjaan aspal KK00843909
Pemasangan rangka dan atap/rofco verting KK011  43903
Pekerjaan struktur beton KK01243909
Pemasangan kerangka baja KK01643904
Pengerjaan pemasangan kaca PB00143301
Pengerjaan pemasangan kaca dan alumunium PB002  43301
Pengerjaan lantai dinding, peralatan saniter dan plafon PB003  43302
Dekorasi interior PB00443304
Pemasangan ornamen dan pekerjaan seni PB005  43304
Pengecatan PB00743303
Pembersihan dan perapihan bangunan Gedung dan/ atau bangunan sipil PB009  43309
Pekerjaan lanskap pertamanan, dan penanaman vegetasi PB010  43305
Bangunan sipil jembatan, jalan layang, fly over, dan underpass ST001  42102
Konstruksi bangunan prasarana sumber daya air ST004  42911
Konstruksi bangunan sipil minyak dan gas bumi ST006  42915
Konstruksi bangunan sipil fasilitas pengolahan produk kimia, petrokimia, farmasi dan industri lainnya ST010  42923
Konstruksi Gedung hunian GT00141011
Konstruksi Gedung perkantoran GT002  41012
Konstruksi Gedung industri GT00341013
Konstruksi Gedung perbelanjaan GT004  41014
Konstruksi Gedung Kesehatan GT00541015
Konstruksi Gedung GT00641016

NORMA DAN KRITERIA SUBSEKTOR JASA KONSTRUKSI

PASAL 83 PP NO. 5 TAHUN 2021

  1. Kegiatan usaha jasa konsultansi konstruksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 ayat (2) huruf a dan kegiatan usaha pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 ayat (2) huruf b tidak dilakukan bersamaan dengan kegiatan usaha lain.
  2. Kegiatan usaha jasa konstruksi terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 ayat (2) huruf c dapat dilakukan bersamaan dengan kegiatan usaha pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 ayat (2) huruf b.

PASAL 84 PP NO. 5 TAHUN 2021

  1. Kualifikasi badan usaha subsektor jasa konstruksi untuk jasa konsultansi konstruksi dan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 ayat (2) huruf a dan huruf b meliputi kualifikasi:
    1. (a). Kecil;
    2. (b) Menengah; dan
    3. (c) Besar.
  2. Kualifikasi badan usaha subsektor jasa konstruksi untuk usaha pekerjaan konstruksi terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 ayat (2) huruf c hanya meliputi kualifikasi besar.
  3. Badan usaha jasa konsultansi konstruksi dan pekerjaan konstruksi kualifikasi menengah dan besar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dan c  dan pekerjaan konstruksi terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berbadan hukum Indonesia
  4. Kantor perwakilan BUJKA harus berbadan hukum di negara asal.
  5. BUJKA dan BUJK Penanaman Modal Asing harus memenuhi persyaratan kualifikasi besar.
  6. Kualifikasi badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan sifat usaha umum dan spesialisasi dikelompokan ke dalam klasifikasi.
  7. Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdiri atas subklasifikasi.
  8. Pimpinan tertinggi kantor perwakilan BUJKA dijabat oleh warga negara Indonesia, sebagai penanggung jawab teknis.
  9. Pimpinan tertinggi kantor perwakilan BUJKA sebagaimana dimaksud pada ayat (8) yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan konstruksi guna proses ahli teknologi dapat dijabat warga negara asing.

PASAL 88 PP NO. 5 TAHUN 2021

1. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi harus memenuhi persyaratan minimal terdiri atas:

(a). Jumlah tenaga kerja;

(b). Kualifikasi tenaga kerja; dan

(c). Jenjang tenaga kerja,

Yang dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat kompetensi kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi.

2. Penilaian penjualan tahunan untuk kegiatan usaha pekerjaan konstruksi bersifat umum harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

(a). Kualifikasi kecil, paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);

(b). Kualifikasi menengah, paling sedikit Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);

(c). Kualifikasi besar, paling besar, paling sedikit Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); dan

(d). Kualifikasi besar kantor perwakilan BUJKA, paling sedikit Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

3. Tenaga kerja konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tenaga tetap badan usaha yang tidak boleh merangkap jabatan pada badan usaha lain.

4. Jumlah tenaga kerja konstruksi PJSKBU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sesuai dengan jumlah dan kualifikasi dan subklasifikasi yang dimiliki.

5. Dalam hal BUJK memiliki beberapa subklasifikasi dengan kualifikasi berbada, kualifikasi dan jenjang PJTBU mengacu kepada subklasifikasi dengan kualifikasi tertinggi.

6. Dalam hal tenaga kerja konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengundurkan diri, BUJK harus melakukan penggantian tenaga kerja konstruksi dengan kualifikasi kerangka kualifikasi nasional Indonesia (KKNI) minimal sama dengan yang diganti, paling lama 7 (tujuh) hari sejak tenaga kerja konstruksi mengundurkan diri.

7. Setiap penggantian tenaga kerja konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), BUJK wajib melaporkan kepada Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK).

PASAL 90 PP NO. 5 TAHUN 2021

1. Penilaian penjualan tahunan untuk kegiatan usaha jasa konsultansi konstruksi bersifat umum harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

(a). Kualifikasi kecil, paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

(b). Kualifiaksi menengah, paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliah rupiah);

(c). Kualifikasi besar, paling sedikit Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah); dan

(d). Kualifikasi besar kantor perwakilan BUJKA, paling sedikit Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)

2. Penilaian penjualan tahunan untuk kegiatan usaha pekerjaan konstruksi bersifat umum harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

(a). Kualifikasi kecil, paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);

(b). Kualifikasi menengah, paling sedikit Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);

(c). Kualifikasi besar, paling besar, paling sedikit Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); dan

(d). Kualifikasi besar kantor perwakilan BUJKA, paling sedikit Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

3. Penilaian penjualan tahunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 85 ayat (1) huruf a untuk kegiatan usaha pekerjaan konstruksi terintegrasi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

(a). Kualifikasi besar, paling sedikit Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);

(b). Kualifikasi besar kantor perwakilan BUJKA, paling sedikit Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

PASAL 91 PP NO. 5 TAHUN 2021

1. Penilaian kemampuan keunganan sebagaimana dimaksud dalam pasal 85 ayat (1) huruf b untuk kegiatan usaha jasa konsultansi konstruksi bersifat umum harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

(a). Kualifikasi kecil, paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

(b). Kualifikasi menengah, paling sedikit Rp. 250.000.000,00 (duar ratus lima puluh juta rupiah);

(c). Kualifikasi besar, paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

(d). Kualifikasi besar kantor perwakilan BUJKA, paling sedikit Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

2. Penilaian kemampuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 85 ayat (1) huruf b untuk kegiatan usaha pekerjaan konstruksi bersifat umum harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

(a). Kualifikasi kecil, paling sedikit Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

(b). Kualifikasi menengah, paling sedikit Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

(c). Kualifikasi besar, paling sedikit Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah); dan

(d). Kualifikasi besar kantor perwakilan BUJKA, paling sedikit Rp. 35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah).

3. Penilaian kemampuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 85 ayat (1) huruf b untuk kegiatan usaha pekerjaan konstruksi terintegrasi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

(a). Kualifikasi besar, paling sedikit Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);

(b). Kualifikasi besar kantor perwakilan BUJKA, paling sedikit Rp. 35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar).

KETERSEDIAAN TENAGA KERJA KONSTRUKSI

PASAL 92 PP NO. 5 TAHUN 2021

Penilaian ketersediaan tenaga kerja konstruksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 85 ayat (1) huruf c untuk kegiatan usaha jasa konsultansi konstruksi bersifat umum harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Kualifikasi kecil terdiri atas:

(1). 1 (satu) orang PJBU sebagai pemimpin tertinggi;

(2). 1 (satu) PJTBU dengan SKK konstruksi kualifikasi KKNI jabatan ahli paling rendah jenjang 7 (tujuh) atau ahli muda sesuai dengan subklasifikasi tenaga kerja konstruksi;

(3). PJBU dapat merangkap sebagai PJTBU; dan

(4). 1 (satu) orang PJSKBU per subklasifikasi usaha dengan SKK konstruksi kualifikasi KKNI paling rendah jenjang 6 (enam) atau teknisi /analis sesuai dengan subklasifikasi tenaga kerja konstruksi;

b. Kualifikasi menengah terdiri atas:

(1). 1 (satu) orang PJBU sebagai pimpinan tertinggi;

(2). 1 (satu) orang PJTBU dengan SKK konstruksi kualifikasi KKNI paling rendah jenjang 8 (delapan) atau ahli madya sesuai dengan subklasifikasi tenaga kerja konstruksi; dan

(3). 1 (satu) orang PJSKBU per subklasifikasi usaha dengan SKK konstruksi kualifikasi KKNI paling rendah jenjang 7 (tujuh) atau ahli muda sesuai dengan subklasifikasi tenaga kerja konstruksi;

c. Kualifikasi besar terdiri atas:

(1). 1 (satu) orang PJBU sebagai pimpinan tertinggi;

(2). 1 (satu) PJTBU dengan SKK konstruksi kualifikasi KKNI jenjang 9 (sembilan) atau ahli utama sesuai dengan subklasifikasi tenaga kerja konstruksi atau memiliki sertifikat Association Of South East Asian Nation (ASEAN) Architect atau ASEAN Chartered Professional Engineer, dan

(3). 1 (satu) orang PJSKBU per subklasifikasi usaha dengan SKK konstruksi kualifikasi KKNI paling rendah jenjang 8 (delapan) atau ahli madya sesuai dengan subklasifikasi tenaga kerja konstruksi;

d. Kualifikasi besar kantor perwakilan BUJKA terdiri atas:

(1). 1 (satu) orang PJBU sebagai pimpinan tertinggi;

(2). 1 (satu) orang PJTBU dengan SKK konstruksi kualifikasi KKNI jenjang 9 (sembilan) atau ahli utama sesuai dengan subklasifikasi tenaga kerja konstruksi atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer, dan

(3). 1 (satu) orang PJSKBU per subklasifikasi usaha dengan SKK konstruksi kualifikasi KKNI jenjang 9 (sembilan) atau ahli utama sesuai dengan subklasifikasi tenaga kerja konstruksi atau memiliki sertifikat ASEAN Architect atau ASEAN Chartered Professional Engineer.

PASAL 93 PP NO. 5 TAHUN 2021

Penilaian ketersediaan tenaga kerja konstruksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 85 ayat (1) huruf c untuk kegiatan usaha pekerjaan konstruksi bersifat umum harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Kualifikasi kecil terdiri atas:

(1). 1 (satu) orang PJBU sebagai pimpinan tertinggi;

(2). 1 (satu) orang PJTBU dengan SKK konstruksi kualifikasi KKNI paling rendah jenjang 6 (enam) atau teknisi /analis sesuai dengan subklasifikasi tenaga kerja konstruksi;

(3). PJBU dapat merangkap sebagai PJTBU; dan

(4). 1 (satu) orang PJSKBU per subklasifikasi usaha dengan SKK konstruksi kualifikasi KKNI paling rendah jenjang 5 (lima) atau teknisi/analis sesuai dengan subklasifikasi tenaga kerja konstruksi.

b. Kualifikasi menengah terdiri atas:

(1). 1 (satu) orang PJBU sebagai pimpinan tertinggi;

(2). 1 (satu) orang PJTBU dengan SKK konstruksi kualifikasi KKNI paling rendah jenjang 7 (tujuh) atau ahli muda sesuai dengan subklasifikasi tenaga kerja konstruksi; dan

(3). 1 (satu) orang PJSKBU per subklasifikasi usaha dengan SKK konstruksi kualifikasi KKNI paling rendah jenjang 6 (enam) atau teknisi/analis sesuai dengan subklasifikasi tenaga kerja konstruksi

c. Kualifikasi besar teridiri atas:

(1). 1 (satu) orang PJBU sebagai pimpinan tertinggi;

(2). 1 (satu) orang PJTBU dengan SKK konstruksi kualifikasi KKNI paling rendah jenjang 8 (delapan) atau ahli madya sesuai dengan subklasifikasi tenaga kerja konstruksi; dan

(3). 1 (satu) orang PJSKBU per subklasifikasi usaha dengan SKK konstruksi kualifikasi KKNI paling rendah jenjang 7 (tujuh) atau ahli muda sesuai dengan subklasifikasi tenaga kerja konstruksi.

d. Kualifikasi besar kantor perwakilan BUJKA terdiri atas;

(1). 1 (satu) orang PJBU sebagai pimpinan tertinggi;

(2). 1 (satu) orang PJTBU dengan SKK konstruksi kualifikasi KKNI jenjang 9 (sembilan) atau ahli utama sesuai dengan subklasifikasi tenaga kerja konstruksi atau memiliki sertifikat ASEAN Architect atau ASEAN Chartered Professional Engineer, dan

(3). 1 (satu) orang PJSKBU per subklasifikasi usaha dengan SKK konstruksi kualifikasi KKNI jenjang 9 (sembilan) atau ahli utama sesuai dengan subklasifikasi tenaga kerja konstruksi atau memiliki sertifikat ASEAN Architect atau ASEAN Chartered Professional Engineer.

PASAL 96 PP NO. 5 TAHUN 2021

1. Penilaian BUJK untuk jasa konsultansi konstruksi dengan sifat usaha spesialis didasarkan pada ketersediaan aset dan ketersediaan tenaga kerja konstruksi sebagai berikut:

(a). Paling sedikit memiliki aset senilai Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

(b). 1 (satu) orang PJBU sebagai pemimpin tertinggi;

(c). 1 (satu) orang PJTBU dengan SKK konstruksi kualifikasi KKNI paling rendah jenjang 7 (tujuh) atau ahli muda sesuai dengan subklasifikasi tenaga kerja konstruksi; dan

(d). 1 (satu) orang PJSKBU per subklasifikasi usaha dengan SKK konstruksi kualifikasi KKNI paling rendah jenjang 7 (tujuh) atau ahli muda sesuai dengan subklasifikasi tenaga kerja konstruksi.

2. Penilaian kantor perwakilan BUJKA untuk jasa konsultansi konstruksi dengan sifat usaha spesialis didasarkan pada ketersediaan aset dan ketersediaan tenaga kera konstruksi sebagai berikut:

(a). Paling sedikit memiliki aset senilai Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

(b). 1 (satu) orang PJBU sebagai pemimpin tertinggi;

(c). 1 (satu) orang PJTBU dengan SKK konstruksi kualifikasi KKNI paling rendah jenjang 9 (sembilan) atau ahli utama sesuai dengan subklasifikasi tenaga kerja konstruksi atau memiliki sertifikat ASEAN Architect atau ASEAN Chartered Professional Engineer, dan

(d). 1 (satu) orang PJSKBU per subklasifikasi usaha dengan SKK konstruksi kualifikasi KKNI paling rendah jenjang 8 (delapan) atau ahli madya sesuai dengan subklasifikasi tenaga kerja konstruksi.

3. Penilaian BUJK untuk pekerjaan konstruksi dengan sifat usaha spesialis didasarkan pada ketersediaan aset, ketersediaan tenaga kerja konstruksi, dan peralatan utama sebagai berikut:

(a). Paling sedikit memiliki aset senilai Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

(b). 1 (satu) orang PJBU sebagai pimpinan tertinggi tertinggi;

(c). 1 (satu) orang PJTBU dengan SKK konstruksi kualifikasi KKNI paling rendah jenjang 8 (delapan) atau ahli madya sesuai dengan subklasifikasi tenaga kerja konstruksi;

(d). 1 (satu) orang PJSKBU per subklasifikasi usaha dengan SKK konstruksi kualifikasi KKNI paling rendah jenjang 7 (tujuh) atau ahli muda sesuai dengan subklasifikasi tenaga kerja konstruksi; dan

(e). Memiliki peralatan utama paling sedikit 2 (dua) per subklasifikasinya.

4. Penilaian kantor perwakilan BUJKA untuk pekerjaan konstruksi dengan sifat usaha spesialis didasarkan pada ketersediaan aset, ketersediaan tenaga kerja konstruksi, dan peralatan utama sebagai berikut:

(a). Paling sedikit memiliki aset senilai Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

(b). 1 (satu) orang PJBU sebagai pimpinan tertinggi;

(c). 1 (satu) orang PJTBU dengan SKK konstruksi kualifikasi KKNI jenjang 9 (sembilan) atau ahli utama sesuai dengan subklasifikasi tenaga kerja konstruksi atau memiliki sertifikat ASEAN Archtiect atau ASEAN Chartered Professional Engineer,

(d). 1 (satu) orang PJSKBU per subklasifikasi usaha dengan SKK konstruksi kualifikasi KKNI paling rendah jenjang 8 (delapan) atau ahli madya sesuai dengan subklasifikasi tenaga kerja konstruksi; dan

(e). Memiliki peralatan utama paling rendah 5 (lima) per subklasifikasinya.

5. Hasil penilaian BUJK atau kantor perwakilan BUJKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) merupakan dasar penerbitan SBU konstruksi.

PASAL 97 PP NO.5 TAHUN 2021

1. Jenis kegiatan usaha jasa konsultansi konstruksi yang bersifat umum serta klasifikasi dan subklasifikasi terdiri atas:

(a). Arsitektur,

(b). Rekayasa;

(c). Rekayasa terpadu; dan

(d). Arsitektur lanskap dan perencanaan wilayah.

2. Jenis kegiatan usaha jasa konsultansi konstruksi yang bersifat spesialis serta klasifikasi dan subklasifikasi terdiri atas:

(a). Konsultansi ilmiah dan teknis; dan

(b). Pengujian dan anilisis teknis.

3. Jenis kegiatan usaha pekerjaan konstruksi yang bersifat umum serta klasifikasi dan subklasifikasi terdiri atas:

(a). Bangunan Gedung; dan

(b). Bangunan sipil

4. Jenis kegiatan usaha pekerjaan konstruksi yang bersifat spesialis serta klasifikasi dan subklasifikasi terdiri atas:

(a). Persiapan;

(b). Konstruksi khusus;

(c). Konstruksi prapabrikasi;

(d). Penyewaan peralatan;

(e). Instalasi; dan

(f). Penyelesaian bangunan.

5. Jenis kegiatan usaha pekerjaan konstruksi terintegrasi serta klasifikasi dan subklasifikasi terdiri atas:

(a). Bangunan Gedung; dan

(b). Bangunan sipil.

PASAL 98 PP NO.5 TAHUN 2021

1. Klasifikasi usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 97 terdiri atas beberapa subklasifikasi terdiri atas:

2. BUJK hanya dapat mengambil subklasifikasi dari klasifikasi yang dimilikinya.

PASAL 99 PP NO.5 TAHUN 2021

1. Sertifikat standar perizinan berusaha subsektor jasa konstruksi meliputi:

(a). SBU Konstruksi;

(b). SKK Konstruksi; dan

(c). Lisensi

PASAL 100 PP NO.5 TAHUN 2021

1. SBU Konstruksi sebagaimana dimaksud  dalam pasal 99 huruf a wajib dimiliki oleh BUJK yang menyelenggarakan layanan jasa konstruksi.

2. SBU Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan melalui sertifikat dan pencatatan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum melalui sistem informasi jasa konstruksi terintegrasi.

3. BUJK mengajukan permohonan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum melalui Lembaga sertifikasi badan usaha (LSBU) untuk mendapatkan SBU konstruksi.

4. SBU konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang, serta dapat dilakukan perubahan.

5. SBU Konstruksi yang akan diperpanjang wajib diajukan sebelum habis masa berlakunya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email anda tidak akan dipublikasikan. Required fields are marked *

Open chat
1
Hubungi Kami
Selamat datang di Mitra Perijinan.
Ada yang bisa kami bantu ?