Artikel

Update terbaru ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS)

Bulan Agustus 2021 BKPM telah launching OSS terbaru yaitu OSS berbasis Resiko atau yang dikenal dengan OSS RBA (Risk Based Approach) yang dimana perizinan akan diberikan berdasarkan tingkatan resiko/potensi terjadinya cedera atau bisa juga kerugian dari suatu kegiatan usaha.

Dengan hadirnya OSS RBA tentunya akan adanya perubahan dan penyesuaian pada KBLI, sebelumya KBLI yang digunakan bagi para usahawan adalah KBLI tahun 2017 sebagai acuan kode klasifikasi usahanya dan sekarang sudah tidak berlaku lagi lalu dirubah ke KBLI tahun 2020.

KBLI tahun 2020 terdapat pergeseran dan pengelompokkan suatu kegiatan  dari satu klasifikasi ke klasifikasi lainnya dan adanya penambahan klasifikasi baru karena adanya perkembangan aktivitas ekonomi, teknologi atau digitalisasi, serta penyesuaian kondisi lapangan. Akibat adanya penambahan kategori bidang usaha dalam KBLI tahun 2020, kode klasifikasi  dari KBLI digit 3 bertambah 5, KBLI digit 4 bertambah 47, dan KBLI digit 5 bertambah 216.

Dan untuk skala mikro dan kecil (UMK, usaha mikro dan kecil (UMK) adalah usaha milik Warga Negara Indonesia (WNI), baik orang perseorangan maupun badan usaha, dengan modal usaha maksimal 5 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Setelah undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja (UU CK) disahkan, terdapat perubahan kriteria modal usaha UMK sebagai berikut

  • Usaha mikro sebelum adanya UU Cipta Kerja maksimal 50 Juta, setelah adanya UU Cipta Kerja menjadi maksimal 1 miliar
  • Usaha Kecil sebelum adanya UU Cipta Kerja lebih dari 50 Juta sampai dengan 500 Juta, setelah adanya UU Cipta Kerja lebih dari 1 Miliar sampai dengan 5 Miliar

Skala Usaha Non Usaha Mikro dan Kecil (Non UMK)

  • Usaha milik Warga Negara Indonesia, baik orang maupun perseorangan maupun badan usaha, dengan modal usaha lebih dari 5 Miliar sampai dengan paling banyak 10 Miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, disebut usaha menengah.
  • Usaha berbentuk penanaman modal asing (PMA) atau penanaman modal dalam negeri (PMDN) dengan modal usaha/ investasi lebih dari 10 Miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, disebut usaha besar.
  • Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau asing, atau badan usaha yang merupakan perwakilan pelaku usaha di luar negeri dengan persetujuan pendirian kantor di wilayah Indonesia, disebut kantor perwakilan.
  • Badan usaha asing yang didirikan di luar wilayah Indonesia dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu, disebut BULN

Untuk kalian yang ingin mengurus legalitas perusahaan kalian dan kalian masih bingung untuk mengurusnya, atau tidak ada waktu, bisa segera hubungi kami CV. Utama Jaya Bermitra kami siap membantu untuk mengurus semua kelegalitasan perusahaan kalian, sehubungan dengan ini UJB sedang mengadakan promo khusus pengurusan SIUJK K1, IPAK ALKES (APD), PENDIRIAN PT, PENDIRIAN CV, untuk setiap pengurusannya akan kami berikan hadiah Voucher Belanja sebesar 760.000 bisa kami kirim melalui Ovo, GoPay, Dana.

Tinggalkan Balasan

Alamat email anda tidak akan dipublikasikan. Required fields are marked *

Open chat
1
Hubungi Kami
Selamat datang di Mitra Perijinan.
Ada yang bisa kami bantu ?